Kritik Terhadap Kominfo dalam Menangkal Isu Hoaks

Pertama kali ketika masyarakat mendengar isu Hoaks atau dalam bahasa sesehari kita menyebutnya dengan isu bohong tentunya kita berharap pemerintah harus ikut campur tangan dalam memerangi isu hoaks ini. Paling mudah seharusnya pemerintah memakai jasa buzzer dalam memeranginya. Hal ini disebabkan bahwa isu hoaks yang banyak berhembus di media sosial paling banyak menggunakan jasa buzzer. Itu adalaha jasa keluar paling mudah yang harus dilakukan oleh pemerintah indonesia.

Lalu apa hal yang paling elegen yang harus di lakukan pemerintah? yaitu menggerakkan dan mengoptimalkan peran kementerian Komunikasi dan Informatika Republik indonesia. saya sebagai penulis masih bertanya tanya di dalam hati sebenarnya KOMINFO pekerjaan utamanya apa sih?

Lalu saya cari di situs resminya dan ini yang saya temui “Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”. Disini saya masih bingung apa bedanya KOMINFO dan Juru Bicara kepresidenan.

sepanjang tahun 2019 kemaren presiden Joko Widodo merasa kerepotan dengan berkembangnya isu Hoaks yang beredar mulai dari masa kampanye sampai ke kerusuhan wamena yang menjadi isu perhatian dunia. Lalu KOMINFO bergeraknya kapan untuk menangkap isu Hoaks? Tidak salah jokowi pada tahun 2018 yabng lalu lebih mengandalkan Kapolri dalam menangkal dan menindak tegas penyebar isu Hoaks.

ketika saya cari di mesin pencari google dengan keyword “Kominfo dan isu hoaks” yang saya dapat dihalaman pertama hanya berisi berita dari webside resmi Kominfo saja. Disini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Kominfo tidak menggunakan senjata terkuat dalam perang informasi yaitu media online yang memiliki viewer konsisten yaitu media berita online pada lah di dalam webside resmi Kominfo banyak berita yang mempunyai nilai jual tinggi dalam menangkal isu hoaks.

Jika dilihat dari instagram resmi Kominfo yang telah terverified sepanjang satu tahun belakangan hanya kasus hoaks Corona virus yang mendapat perhatian sementara hoaks yang lain tidak begitu di perhatikan.

Saya hanya berfikir kenapa yang sibuk membangun bangsa ini dengan menangkal isu berita bohong, ujaran kebencian, dan ujaran adu domba hanya beberapa komunitas yang peduli pada perputaran informasi di media sosial saja. Kenapa kementerian sekelas Kominfo tidak ikut secara aktif dalam perang terhadap isu Hoaks. Mungkin karena Kominfo tidak mampu berperang melawan isu hoaks secara aktif pada tahun 2017 jokowi membentuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). namun kembali lagi lembaga yang dibentuk tersebut tidak mampu menunjukkan taringnya di media sosial. Sangat jauh kalahnya dengan situs yang di bentuk oleh Mafindo yaitu TURN BACK Hoaks yang banyak menjadi rujukan bagi masyarakat yang sadar akan pentingnya literasi media.

Tulisan ini dibuat sebagai kritikan yang membangun pada bangsa dan negara khusunya pada lembaga yang menaungi perputaran informasi.