By 
Kementerian Agama, melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat) Kementerian Agama merilis indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB 2019) pada Kamis (12/12) di Jakarta.
Dalam pernyataannya, Menteri Agama Fachrul Razi, angka kerukunan masuk kategori tinggi karena rata-rata nasional sebesar 78.83 dari rentang 0-100. Menurutnya, indek KUB meningkat dari tahun 2018 yakni sebesar 70.90. Namun turun dari periode 2015, yaitu sebesar 75.36.
Dari 34 provinsi yang diteliti, Papua Barat menempati skor tertinggi yaitu 82.1, disusul NTT (81.1), Bali (80.1), Sulawesi Utara (79.8) dan Maluku (79.4). Sedang provinsi dengan skor terendah ditempati Aceh (60.2), selanjutnya Sumatera Barat (64.4), Jawa Barat (68.5), Banten (68.9) dan Riau (69.3). Ibukota RI, DKI Jakarta memperoleh skor 71.3 dan termasuk provinsi dengan indek KUB dibawah rata-rata nasional.
Merespon rilis tersebut, beberapa daerah, terutama daerah yang berada dibawah rata-rata nasional, membantah bahkan melakukan penolakan.
Ketua FKUB Aceh Nasir Zalba, merespon rilis Indeks KUB 2019 dengan mempertanyakan indikator penelitian. Sebagaimana pernyataannya di Detik.com, kerukunan antar agama di Aceh baik-baik saja dan tidak pernah terjadi konflik. Menurutnya, selaku Ketua FKUB tidak pernah diwawancarai terkait survei kerukunan di Aceh.
Prof. Dr. Duski Samad, selaku Wakil Ketua FKUB Sumbar, sekaligus Ketua MUI Kota Padang, mempertanyakan metode pengambilan data yang dilakukan kemenag. Duski Samad menegaskan penggunakan skor dalam mengukur toleransi tidak cocok.
Dalam tulisannya ” Sumbar Rendah Toleransi, Fakta atau Sentimen”, Duski Samad menilai kerukunan umat beragaman di Sumbar tergolong aman dan tidak pernah ada kerusukan antar umat beragama.
Tak berbeda jauh dengan Aceh dan Sumbar, Riau juga merasa keberatan dengan indeks ini. Melalui website Riau Online, Marwan Yohanis (Anggota DPRD Riau) menilai survei harus melihat secara utuh dan tidak setengah-setengah. Menurutnya, Riau adalah miniatur Indonesia, karena semua agama, suku, dan etnis hidup berdampingan di Riau.
“Jika dilihat dari berbagai sektor, Riau sangat toleran dan hidup dengan rukun” ujarnya. Indeks KUB 2019 menempatkan riau di posisi 5 terendah.
Selain itu, Ketua FKUB Jawa Barat, Rafani Achyar menilai hasil survei kemenag tidak tepat, karena tidak mewakili keseluruhan responden.
“Ini sebaran respondennya kan 13600 yah untuk 136 kabupaten kota, ini bagi kami menjadi pertanyaan bayangkan dari penduduk ratusan juta dan ini surveynya nasional, ini apakah tepat atau tidak” ucapanya di website Inilah Koran.
Oleh karena itu, Rafani tidak sepakat dengan hasil indeks tersebut dan akan melakukan penelitian tandingan.
Itulah beberapa pernyataan tokoh-tokoh lokal terkait rilis Indeks KUB 2019.
Comments