Ini Alokasi Perlindungan Sosial di Tahun 2024

Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp493,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RABPN) 2024. Angka tersebut meningkat 12,4% dibandingkan outlook 2023 yang mendapatkan alokasi sebesar Rp439,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, anggaran perlinsos pada 2024 akan difokuskan untuk mengejar target penghapusan kemiskinan ekstrem.

Ini komitmen untuk menurunkan kemiskinan ekstrem dan perbaikan untuk mendukung kelompok yang berpendapatan 40% ke bawah,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, dilansir dari Kontan.co.id, Rabu (16/8/2023).

Berdasarkan Nota Keuangan 2024, sebagian besar anggaran perlinsos tahun depan akan dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat (BPP). Rinciannya, anggaran perlinsos yang diberikan melalui kementerian/lembaga (K/L) sebanyak Rp156,07 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp326,7 triliun. 

Sementara itu, anggaran perlinsos yang dialokasikan melalui transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp10,6 triliun. 

Berikut rincian anggaran perlinsos dalam RAPBN 2024:

• Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako: Rp81,2 triliun
• Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan iuran pekerja, dan bansos lainnya: Rp82,3 triliun 
• Subsidi non-energi: Rp114,3 triliun
• Subsidi energi (listrik, BBM, dan elpiji): Rp185,9 triliun

Dilihat secara tren, anggaran tertinggi dikucurkan pada 2020 yang mencapai Rp498 triliun. Tahun tersebut merupakan awal pandemi Covid-19 merebak. 

Setelahnya, anggaran cenderung menurun, yakni Rp468,2 triliun pada 2021; Rp460,6 triliun pada 2022; hingga outlook 2023 yang hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp439,1 triliun. 

“Memasuki tahun 2023, pemerintah melakukan upaya persiapan transisi pandemi ke endemi seiring dengan membaiknya kondisi pendemi Covid-19,” demikian yang tertulis pada Nota Keuangan 2024.