By 
Ketika berandai-andai, jika Badan Negara seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dibubarkan akan sangat jelas siapa yang akan tertawa. Bandar besar hingga bandar kecil narkoba akan semakin bersemangat. Begitu pula ketika badan negara seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dibubarkan sudah jelas juga siapa yang akan senang dan tertawa. Pun juga kita mudah memetakan siapa yang akan dan sedang mengusulkan dibubarkan badan strategis seperti BNPT ini.
Seperti baru-baru ini, entah dengan cukup serius atau tidak beredar petisi online di change.org yang dibuat oleh sebuah akun bernama “Pembela NKRI” yang menuntut pembubaran BNPT. Alasannya di samping badan ini dianggap tidak ada kinerja kinerjanya dan dianggap hanya memboroskan anggaran negara. Anehnya, petisi ini seakan pula ingin mengadu domba antar instansi pemerintah dengan membenturkan BNPT dan Densus 88 yang memang mempunyai irisan tupoksi yang sama, tetapi berbeda pendekatan.
Pada mulanya, BNPT didirikan dengan desakan masyarakat kepada DPR untuk membuat lembaga yang independen yang bisa mengordinasikan berbagai penanggulangan terorisme yang tidak hanya fokus pada pendekatan penegakan hukum, tetapi pada akar masalah atau hulu persoalan. Persoalan ini sangat serius digarap oleh BNPT baik dalam aspek membentengi masyarakat dari pengaruh paham radikal hingga menyembuhkan mereka yang sudah terpapar paham.
BNPT bersama dengan gerakan civil society telah bahu membahu-membahu membangun imunitas masyarakat dan daya tangkal untuk menolah terorisme. Bahkan bukan hanya aksi teror, tetapi ideologi dan paham yang dapat mengilhami kekerasan. Ormas keagamaan, ulama, guru, akademisi, pelajar, anak muda dan hingga masyarakat secara luas diajak bersama-sama untuk melawan musuh negara yang bernama terorisme dari yang tampak hingga ancaman ideologisnya.
Terlihat jelas, tingkat kesadaran masyarakat yang menolak aksi kekerasan dan teror semakin kuat. Masyarakat pun sudah semakin menyadari bahaya laten paham dan ideologi yang bisa mendorong tingkat kewaspadaan yang semakin tinggi. Terorisme adalah musuh bersama dan menjadi gerakan bersama dalam menanggulanginya.
Begitu pun dalam upaya merangkul para mantan narapidana terorisme, Indonesia dikenal sebagai negara percontohan dalam melakukan deradikalisasi di tingkat internasional. Para napiter diperlakukan secara manusiawi dengan mengajak pada pangkuan ibu pertiwi dengan berbagai program. Mitra deradikalisasi BNPT yang melibatkan mantan teroris sangat mensyukuri ini dengan dibangun lembaga pendidikan, pemberdayaan ekonomi hingga pengakuan hak sosial politiknya dipulihan.
Luas dan strategisnya peran ini menuntut keberadaan ini dikuatkan tidak hanya berdasarkan Perpres tetapi dikuatkan dalam UU. Keinginan masyarakat dan negara dalam menguatkan lembaga ini tercermin dimasukkan pasal tentang keberadaan badan ini di UU Nomor 5 tahun 2018. BNPT dirasa penting untuk selalu dikuatkan tidak hanya pada aspek tugas dan fungsi, tetapi wewenang yang kuat dalam mengordinasikan penanggulangan terorisme.
Dengan animo untuk menguatkan BNPT ini lalu muncul petisi minor dari kalangan yang tidak puas dengan kinerja pemerintah. Anehnya cara ketidakpuasaan ini tidak dilakukan dengan cara yang baik, tetapi cenderung radikal. Kenapa radikal? Menginginkan perubahan mendasar secara drastic dengan ingin membubarkan badan dengan alasan kesalahan kebijakan dalam perspektif kepentingan kelompoknya. Saya kira pemikiran dan tindakan itu masih menyimban benih radikal dengan dasar ketidakpuasaan politik mencoba mengadu domba antar institusi.
Tentu perlu penyikapan secara arif atas beberapa aspirasi yang dilontarkan secara baik. Kritik harus ditampung dalam rangka memperbaiki kebijakan bukan dengan cara radikal ingin membubarkan lembaga. Di tengah keinginan kuat untuk menguatkan BNPT tentu akan ada yang tertawa jika badan ini dibubarkan. Dan tentu saja, mereka yang senang adalah mereka yang merasa keberdaan BNPT telah menyempitkan ruang geraknya.
Comments