Privilege Gelar Datuak Dan Pilkada Di Sumbar

Pemilihan kepala daerah menyisakan kisah tentang eksistensi para datuk di Sumatera Barat. Selain tokoh adat, sejumlah datuk berperan sebagai aktor politik lokal di sebagian daerah. Kehadiran para datuk dalam gelanggang pilkada merupakan wujud persilangan corak politik tradisional dan modern di Ranah Minang yang kini berjalan bersisian.

Datuk, atau yang dalam bahasa Minang jamak disebut datuak, merupakan tokoh adat yang sangat dihormati oleh masyarakat Minangkabau. Sebagai pemimpin kaum atau kelompok suatu suku, datuk memegang peranan penting dalam tatanan Sosial di kehidupan masyarakat Minangkabau.

Suku Minangkabau merupakan suku terbesar di sumatera barat tentunya hal ini mempengaruhi pilihan politik masyarakat sumatera Barat itu sendiri dalam menentukan calan pemimpin mereka. Bukan menjadi rahasia umum lagi segala Privilege harus digunakan secara maksimal dalam berpolitik. Karena pada hakekatnya politik praktis adalah jualan gagasan dan kelebihan dengan melihat ketidakpastian penentuan pilihan dari masyarakat terhadap calon pemimpinnya.

Selain Privilege agama atau kepercayaan, Privilege yang sering di maksimal oleh calon pemimpin di Indonesia maupun dunia adalah Privilege kebudayaan. Khusus di sumatera barat Privilege gelar Datuak atau Bundo Kanduang sering dipakai ketika masa kampanye. Tentunya ada banyak alasan mereka memakai gelar tersebut ketika kampanye salah satunya untuk menunjukkan eksistensi mereka sebagai calon pemimpin yang memang sudah ada di tengah masyarakat tertentu dari lama.

gelar Datuak sendiri tidak serta merta dapat dengan mudah di pakai oleh seseorang. Ada syarat tertentu yang harus mereka penuhi untuk dapat mengambil gelar tersebut. Secara umum syaratnya adalah mereka merupakan keturunan dari suku yang ada di Minangkabau dan diakui oleh sebagian besar anggota suku mereka sebagai orang yang dituakan memangku gelar Datuak.

Hal yang sering dimanfaatkan oleh aktor politik dalam memenangkan Pilkada di sumatera barat adalah membubuhi gelar adat mereka pada setiap alat peraga kampanye yang mereka gunakan. Harus diakui tidak semua orang paham akan gelar adat yang mereka pakai tersebut, mulai dari suku mana, status gelarnya bagaimana, mereka dari keturunan Datuak mana dan lainnya.

Sementara itu bagi mereka yang bukan merupakan keturunan Minangkabau atau tidak memiliki gelar adat sering menggunakan ketokohan seseorang atau banyak orang yang memiliki gelar adat. Tujuannya jelas untuk menunjukkan bahwa suku tertentu di wilayah Minangkabau telah mendukung mereka untuk memenangkan Pilkada di sumatera barat.

Harus digarisbawahi bahwa Politik praktis tidak ada larangan menggunakan Privilege apapun. Mulai dari garis keturunan, kesukuan, hingga agama dan kepercayaan karena Privilege adalah anugerah yang telah diberikan oleh sang pencipta kepada hambanya dari mereka lahir atau tiba-tiba dalam kehidupan mereka.

Hal yang pada umumnya tidak dibolehkan dalam politik praktis adalah menggunakan Isu Sosial, budaya dan agama untuk memecah belah kehidupan masyarakat. Karena berpotensi menghancurkan tatanan kemasyarakatan dengan cepat dan bukan bersifat alamiah.