Sumatera Barat Mencari Toleransi dan Melawan Intoleransi

Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa latin “tolerare”, toleransi berarti sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat.

Contoh sikap toleransi secara umum antara lain: menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antar sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan.

Istilah toleransi mencakup banyak bidang. Salah satunya adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain, seperti:

1. Tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita;
2. Tidak mencela/menghina agama lain dengan alasan apapun; serta
3. Tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama/kepercayaannya

Menurut Setara institute kota dengan toleransi tertinggi di indonesia adalah Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sembilan kota lain yang masuk dalam 10 kota toleran adalah Salatiga, Pematang Siantar, Manado, Ambon, Bekasi, Kupang, Tomohon, Binjai dan Surabaya. Kota Singkawang mendapat skor 6, 513 dan dinilai kota yang menerapkan toleransi bahkan sampai RPJMD dan produk hukum lainnya.

Sementara Kota dengan toleransi terendah atau urutan 94 adalah kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Adapun sembilan kota lain yang merupakan kota minim toleransi adalah Banda Aceh, Jakarta, Cilegon, Padang, Depok, Bogor, Makassar, Medan dan Sabang Tanjung Balai mendapat skor 2,81, Banda Aceh 2,83, Jakarta 2,88.

Berdasarkan study yang dilakukan oleh setara institute khusus untuk Sumatera Barat ada beberapa daerah yang di ambil sampel yaitu Solok 4,85 , Padang panjang 4,12 , Pariamani 3,94, Bukittinggi 3,82, Payakumbuh 3,78, dan Padang, 3.45. hal ini menjadi tugas tersendiri bagi Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Dari tujuh kota di Sumbar, enam kota di sumbar memiliki indeks kurang dari 5. Setara Institute memberikan scoring dari 1-7 dan 6 kota di sumbar memiliki score dibawah 5 dengan dua kota dengan score lebih dari 4 yaitu solok dan Padang Pandang, lebihnya 4 kota dibawah score 4.

Hal ini menjadi lecutan tersendiri bagi walikota di sumbar untuk meningkatkan nilai-nilai toleransi di masyarakat yang mereka pimpin. Menjadi pertanyaan tersendi bagi masyarakat Sumbar apa saja yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan nilai-nilai toleransi masyarakat Sumatera Barat. Tentunya hanya bagi masyarakat sumatera Barat yang peduli dengan kehidupan yang toleran di Sumbar.

Berdasarkan rekomendasi dari setara institute Pemerintah Kota, khususnya Walikota, hendaknya membangun dan membin a toleransi di wilayahnya dengan cara memastikan demografi penduduk yang heterogen menjadi arena bagi peaceful co-existence, mengambil kebijakan-kebijakan berbasis equal treatment serta bertindak aktif dalam menghapus kebijakan-kebijakan diskriminatif yang ada di kotanya, mencegah dan menegakkan hukum atas pelanggaran hak-hak warga negara untuk beragama/berkeyakinan secara merdeka, serta mengambil standing position yang progresif untuk menjamin situasi kondusif bagi toleransi dan non diskriminasi sebagai prasyarat terwujudnya kedamaian dan kerukunan di kota -kota tersebut.

Masyarakat sipil kota seyogianya meningkatkan partisipasi dalam mempraktikkan dan mempromosikan toleransi di level kota, paling tidak dalam tiga fungsi pokok: Pertama, memberikan pengawasan terhadap kinerja Kota agar senantiasa inklusif dan toleran terhadap perbedaan dan eksistensi minoritas. Kedua, memproduksi narasi-narasi positif toleransi sebagai kontra narasi atas wacana dan tindakan intoleran yang diproduksi oleh-oleh kelompok keagamaan konservatif. Ketiga, memperbanyak aktor-aktor strategis yang mampu memberikan advokasi (baik lapangan maupun kebijakan) dalam situasi terjadinya peristiwa diskriminasi, intoleransi, atau eksklusi terhadap identitas yang berbeda, khususnya dari kelompok minoritas.