Listyo Sigit Prabowo dan Kekhawatiran Isu Agama

Lembaga pengamat polisi Indonesia Police Watch (IPW) menilai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo sangat berpotensi menjadi calon kepala kepolisian menggantikan Jenderal Idham Aziz.

Selain dekat dengan Presiden Jokowi, menurut IPW, Jenderal bintang tiga ini masih berusia relatif muda.“Sigit sangat berpotensi, apalagi sangat dekat dengan Jokowi, tapi ada kendala yang menghadangnya,” Sabtu, 13 Juni 2020.

Hanya saja Neta enggan menyebutkan kendala yang dimaksudkan.Sebagian kalangan berpendapat isu agama akan menjegal mantan ajudan Presiden Jokowi ini maju sebagai kandidat kapolri.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten juga pernah menolak pengangkatan Sigit sebagai Kepala Kepolisian Banten pada 2016 meskipun akhirnya ia tetap dilantik oleh Kapolri Tito Karnavian.

“Masalah agamanya yang Kristen akan menghadangnya (maju sebagai kandidat Kapolri),” kata sumber Tagar yang tak ingin disebut namanya. (Dilansir lewat Tagar.id)

Sumber ini berpendapat, hambatan isu agama bukan berasal dari internal institusi polisi. Tapi isu identitas agama Sigit dapat berdampak buruk pada sistem keamanan ketika polisi menghadapi aksi massa yang mengatasnamakan Islam.

Dilansir lewat JPNN, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida mengaku kaget karena tiba-tiba muncul isu agama dalam proses pemunculan nama calon Kapolri.

Menurut Laode, setelah membaca di media akhir-akhir ini memang sudah mulai muncul nama-nama calon Kapolri. Sebab sekitar 6-7 bulan lagi, Jenderal Idham Azis akan berakhir masa tugasnya karena memasuki pensiun di awal tahun depan.

“Silakan saja. Tetapi ketika muncul isu agama yang akan menghambat figur tertentu untuk jadi Kapolri, saya kira ini mulai memunculkan isu yang sangat sensitif dan ini berbahaya. Ini potensial konflik. Menciptakan keretakan setidaknya seperti itu baik di internal kepolisian dan di masyarakat luas,” kata Laode Ida melalui media sosial Youtube yang di posting pada 15 Juni 2020 lalu.

Untuk diketahui, video tersebut berdurasi 5 menit dan 39 detik dengan judul “Perhatian Serius!!! Hentikan Isu Agam Calon Kapolri”.

Pada kesempatan itu, Laode khawatir kalau isu ini tidak dihentikan maka Polri dianggap memiliki hitung-hitungan kelompok. “Orang akan beranggapan bahwa kepolisian itu, hitung-hitungan kelompok, dan dianggap sebagai lahirnya politik perwakilan kelompok, perwakilan agama, perwakilan kelompok kepentingan. Tidak boleh seperti itu,” tegas Laode.

Menurut Laode, kepolisian memiliki tiga tugas utama, menurut UU. Yakni, menjadi penganyom atau melindungi masyarakat, menciptakan ketertiban masyarakat, dan melakukan penegakan hukum.“Apa yang harus dimunculkan oleh kita semua atau pihak tertentu yang memberi perhatian kepada lembaga kepolisian, seharusnya ada tiga hal utama. Pertama, kompetensi atau profesionalisme. Kedua, integritas, dan ketiga, independensi,” ucap Laode.Menurutnya, ketiga isu ini yang seharusnya didisdikusikan dan dimunculkan sebagai wacana publik dan sekaligus mengingatkan kepada Presiden dan DPR jika memilih Kapolri, maka harus mempertimbangkan ketiga hal itu yakni kompetensi, integritas dan independensi.

“Kompetensi tentu saja kita tidak meragukan lagi. Yang sudah jadi jenderal itu apalagi menduduki jabatan-jabatan penting di jajaran kepolisian, mereka tentu sudah cukup punya kompetensi menjadi pimpinan kepolisian,” katanya.

“Soal kompetensi, hanya orang-orang di kepolisian yang tahu dan saling tahu di antara mereka. Tidak usah kita persoalkan itu. Tetapi dua hal terakhir, yakni integritas dan independensi ini perlu selalu digaungkan agar Presiden Jokowi tahu dan sadar bahwa itu penting,” katanya.

Lebih lanjut, Laode mengatakan kita sudah sering mendengar dan sebetulnya sudah menjadi rahasia umum bahwa oknum polisi yang memiliki integritas tidak bagus, kurang integritasnya yang ditujukan dengan perilakunya di masyarakat. Termasuk di daerah yang mem-back up tambang ilegal dan memperoleh keuntungan pribadi dari pekerjaan yang ilegal itu.

“Ini tidak boleh. Seharusnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) bisa mendeteksi orang-orangnya siapa yang ditempatkan sampai ke daerah-daerah yang memiliki integritas yang baik. Tidak boleh menjadikan jabatannya untuk memperoleh sesuatu,” katanya.

“Ini yang harus dideteksi oleh Pimpinan Polri,” katanya lagi.

Menurutnya, Kapolri adalah orang yang memiliki integritas nomor wahid di jajaran kepolisian sehingga yang bersangkutan bisa memberikan contoh dan teladan serta menciptakan kepolisian yang bersih.

Kedua, hal yang harus didiskusikan adalah soal independensi. Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu dari lembaga eksekutif di bawah Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Tetapi dalam kaitannya dengan penegakan hukum, menurut Laode, Kapolri dan polisi secara keseluruhan harus independen.

“Yang jadi pimpinannya dalam penegakan hukum adalah UU atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak boleh menjadi instrumen politik tertentu atau kekuasaan politik tertentu. Enggak boleh,” katanya.

“Maka pimpinannya harus independen. Ketika menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum maka Kapolri dan jajarannya sampai ke bawah harus independen,” tegas mantan Wakil Ketua DPD RI ini.

Lebih lanjut, Laode berharap Presiden Jokowi dapat mencatat integritas dan independensi sebagai hal terpenting untuk dijadikan acuan dalam memunculkan dan atau mengangkat calon kapolri yang akan datang

Kemudian pada tanggal 13 Januari 2021 presiden Jokowi telah menyampaikan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait pengganti Kapolri Idham Azis yang akan segera memasuki masa pensiun. Hal yang menarik adalah presiden Jokowi kembali memberikan nama tunggal untuk calon Kapolri yaitu Komjen Listyo Sigit Prabowo. Dan dalam kerjanya DPR memiliki waktu selama 20 Hari dalam melakukan fit and propertest nantinya.

Bangsa ini berharap apa yang menjadi kekhawatiran banyak pihak selama ini terkait isu agama dalam pemilihan Kapolri tidak terjadi. Sudah saatnya rakyat Indonesia mulai terbuka pola pikirnya dalam berbangsa dan bernegara. Jangan sampai agama dijadikan alat sebagai berpolitik dan berpolemik karena agama pada dasarnya hanya ada dalam hati sanubari pangannya.

Melihat sepak terjang Listyo Sigit Prabowo yang merupakan seorang reserse tulen walaupun pernah menjadi ajudan presiden Jokowi. Dia merupakan perwira polisi yang tidak terlalu banyak show off di media dan lebih mengutamakan kerja nyata. Maka kemungkinan isu agama akan sangat berkurang dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.