Apakah Khilafah Itu Wajib?

Khilafah adalah sistem pemerintahan dalam Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah, yang berperan sebagai pemimpin umat Muslim dan bertanggung jawab untuk menegakkan syariat Islam, menjaga persatuan umat, serta melindungi dan memajukan masyarakat.

Secara historis, khilafah muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dengan terpilihnya Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Sistem ini berlangsung dalam berbagai bentuk hingga runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1924.

Pandangan tentang Wajib atau Tidaknya Khilafah

1. Pandangan yang Menganggap Khilafah Wajib
   • Dalil Syariah:
     Mereka yang meyakini wajibnya khilafah biasanya merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW:
     “Barang siapa yang mati tanpa ada baiat di lehernya, maka ia mati dalam keadaan jahiliah.” (HR. Muslim)
     Hadis ini dianggap sebagai isyarat tentang pentingnya seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas umat.
   • Ijma’ Sahabat:
     Para sahabat sepakat memilih khalifah setelah wafatnya Nabi SAW, yang dianggap sebagai bentuk ijma’ (kesepakatan) umat Islam tentang pentingnya khilafah.
   • Tujuan Khilafah:
     Khilafah dipandang sebagai sarana untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Pandangan yang Tidak Menganggap Khilafah Sebagai Kewajiban Mutlak
   • Tidak Ada Sistem Tertentu yang Diwajibkan:
     Al-Qur’an dan Sunnah tidak secara eksplisit menetapkan bentuk pemerintahan tertentu, tetapi menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah (syura), dan kepemimpinan yang bertanggung jawab.
   • Konteks Sejarah:
     Khilafah adalah sistem yang relevan pada zamannya, tetapi tidak harus diterapkan secara literal di era modern. Yang lebih penting adalah nilai-nilai Islam yang diimplementasikan dalam pemerintahan, bukan bentuknya.
   • Keberagaman Negara Muslim:
     Saat ini, umat Islam tersebar di berbagai negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang penting adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam kerangka lokal masing-masing, tanpa harus mendirikan khilafah global.
3. Pandangan Moderat
   • Prioritas pada Prinsip, Bukan Bentuk:
     Sistem pemerintahan tidak harus disebut “khilafah” selama prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan umat, terwujud dalam pemerintahan.
   • Penerapan Syariat Secara Kontekstual:
     Fokusnya adalah pada bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan secara relevan dengan konteks zaman dan tempat.

Faktor yang Perlu Dipertimbangkan

1. Realitas Modern:
   Umat Islam saat ini hidup dalam dunia yang pluralistik dengan sistem pemerintahan yang beragam. Menyatukan semua negara Muslim dalam satu sistem khilafah global menghadapi tantangan besar, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial.
2. Maslahah dan Maqasid Syariah:
   Dalam Islam, tujuan utama syariah (maqasid syariah) adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apapun sistem pemerintahan yang diterapkan, harus sejalan dengan tujuan-tujuan ini.
3. Prinsip Keadilan:
   Islam lebih menekankan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan daripada bentuk pemerintahan tertentu.

Tidak ada konsensus mutlak di kalangan ulama tentang kewajiban menggunakan sistem khilafah. Yang jelas, Islam mengajarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, musyawarah, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Sistem pemerintahan apa pun yang mampu mewujudkan nilai-nilai tersebut dan memenuhi kebutuhan umat dianggap sah dalam pandangan Islam.

Penting untuk memahami bahwa esensi Islam adalah membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia (rahmatan lil alamin), terlepas dari bentuk sistem pemerintahan yang digunakan.